“PENTINGNYA PERANAN SEKTOR PUBLIK DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA”

Sektor publik muncul berawal dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan umum, maka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola, yang salah satunya kini dikenal dengan sebutan pemerintah.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya.

Sektor publik tidak boleh diabaikan dan tidak mungkin dihapuskan keberadaannya dalam suatu Negara. Kita semua sebagai warga Negara membutuhkan sektor publik. Sekalipun anda bukan pegawai pemerintah, misalnya sebagai pengusaha bisnis, anda tetap membutuhkan sektor publik. Anda tidak akan mampu melepaskan diri dari tidak berhubung dengan sektor publik sama sekali. Suatu saat anda mungkin membutuhkan dokumen-dokumen terkait dengan izin usaha, kewarganegaraan, dan perpajakan yang semua itu mengharuskan anda bersinggungan dengan sektor publik. Setidaknya kita semua membutuhkan keamanan, iklim ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif, dan beberapa fasilitas publik yang semua itu dihasilkan oleh sektor publik.

Oleh karenanya, ada beberapa alasan pentingnya sektor publik, yaitu :

1.        Sektor publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor privat, maupun sektor sosial.

2.        Sektor publik dibutuhkan sebagai regulator.

3.        Sektor publik diperlukan sebagai pengelola Negara dan pengemban amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.

Ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan evaluasi pada sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB,  transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon, pos, dan sebagainya.

Pada hakikatnya korupsi beserta kembarannya yakni kolusi dan nepotisme bukanlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Oleh karena adanya interaksi itulah, maka kemungkinan adanya KKN bisa terjadi, seperti tawar menawar biaya, pungutan liar, kolusi, penjualan pengaruh, nepotisme, penyuapan (sogok) yang disamarkan sebagai hibah, hadiah atau uang terimakasih dan cara-cara lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang kesemuanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Sektor pelayanan pajak, misalnya, merupakan sektor yang dituding rawan korupsi. Di sana tempat terhimpun uang milyaran sampai triliunan rupiah dari para wajib pajak, sehingga ada saja oknum yang tergoda untuk menggerogotinya dengan berbagai cara. Perbuatan itu, bukan hanya dilakukan oknum aparat pajak, melainkan juga oleh para wajib pajak. Modusnya beraneka ragam mulai dari menggangsir setoran pajak, tawar menawar nilai pajak sehingga pajak yang dibayar lebih kecil, menggelapkan pajak yang dibayarkan, meminta persenan dari pemohon bebas pajak,  memanipulasi laporan keuangan sehingga nilai pajaknya berkurang, pemalsuan faktur pajak, dll.

Selain berupa korupsi, keluhan yang sering mengemuka terhadap sektor pelayanan umumnya adalah menyangkut kualitas pelayanan seperti sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit atau lamban, tidak transparan, kurang informatif, kurang simpatik dan akomodatif, diskriminasi pelayanan, tidak memiliki standar baku pelayanan, atau kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya.

Paling ironisnya, keluhan serupa juga dirasakan sendiri oleh para PNS yang nota bene adalah sejawat atau sesama aparat birokrasi pada saat menyelesaikan “urusan kepegawaian”, seperti usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul jabatan struktural dan fungsional, cuti, bantuan kesejahteraan, dan sejenisnya. Keluhan itu seringkali dikaitkan dengan adanya “budaya amplop” yang harus disediakan.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa di banyak instansi pelayanan publik milik pemerintah seolah tidak ada lagi meja yang terbebas dari praktik suap, sementara rangkaian meja yang ditelusuri kadangkala cukup panjang, sehingga dapat dibayangkan berapa banyak uang suap yang dikeluarkan untuk memperpendek birokrasi pelayanan itu. Atau bagi masyarakat yang enggan dengan birokrasi itu, kadangkala lebih memilih berurusan lewat perantaraan calo.

Sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Namun jika pemerintah tidak menanganinya dengan baik maka momok yang kerap ditudingkan pada sektor publik atau pemerintah itu justru akan dijadikan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, pemborosan negara, kecurangan dan berbagai ketidakberesan dipemerintahan. Maka itu sangat diperlukan sekali adanya audit pada sektor publik itu sendiri.

Kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau jasa tertentu sehingga diperlukan sektor publik. Juga demi menghindari ketidakadilan, maka diserahkan kepada pihak atau pengurus tertentu. Apalagi warga masyarakat yang taat membayar pajak untuk mendukung pengaturan barang atau jasa oleh pengurus pada sektor publik itu. Sehingga keberadaannya tak dapat dihindarkan, masyarakat butuh regulasi yang mengatur pemakaian barang-barang publik.

Jadi sektor publik sangat dibutuhkan masyarakat dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Coba bayangkan jika kita tanpa aturan maka yang akan terjadi adalah ketimpangan, dan chaos, Selanjutnya, juga bisa memperlancar semua aktivitas masyarakat yang beraneka ragam dan bisa menegakkan aturan. Contoh : Aturan pedagang kaki lima agar jalanan tidak macet dan polisi mengatur lalu lintas, jaga ketertiban dan keamanan.

Tantangan Kebijakan Publik di Indonesia

Saat ini, situasi dalam pemerintahan lebih sulit dalam menyelesaikan perselisihan tentang kebijakan yang akan diambil. Tidak seperti pada masa Orde Baru yang begitu cepat keputusan diambil karena terbiasa dengan pendekatan kekuasaan, proses kebijakan publik kini lebih terfragmentasi dan untuk sebagian terasa kurang efektif.

Kenyataan ini berlaku di tingkat nasional maupun di daerah. Demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan karena itu memberi legitimasi yang lebih kuat terhadap kebijakan yang diambil. Tetapi proses demokrasi juga menuntut kesiapan perumus kebijakan untuk melalui proses politik yang panjang, untuk menggunakan keterampilan negosiasi, serta kesediaan melakukan kompromi dengan semua pemangku kepentingan. Ini karena demokrasi mengakibatkan kecenderungan sistem interaksi yang terpencar (divergence) dan bukannya terpusat (convergence) seperti yang dikatakan dalam studi Hill (2005:105).

Konfigurasi politik di Indonesia kini telah dilengkapi dengan semua ciri dasar bagi sebuah demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih, adanya sumber informasi alternatif, hak bagi semua orang untuk menduduki jabatan publik, serta kelembagaan yang memungkinkan rakyat bisa mengontrol pemerintahan sebagai ciri-ciri demokrasi seperti dikemukakan oleh Dahl (1971:3) telah berlaku di Indonesia. Namun sebagai negara yang baru belajar berdemokrasi, banyak diantara perumus kebijakan strategis yang sebenarnya belum siap untuk menerapkan inti demokrasi (substantive democracy) karena sudah begitu lama terbiasa dengan sistem yang otoritarian. Salah satu tantangan yang berat di Indonesia ialah meyakinkan para perumus kebijakan agar tidak frustrasi dengan tatanan yang demokratis lalu mengungkit nostalgia masa lalu ketika semuanya serba pasti.

Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

a.   Mewujudkan negara kesejahteraan (Welfare State)

Welfare State merupakan suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1988). Kondisi di Indonesia dalam beberapa rezim Pemerintahan terakhir mengindikasikan masih jauhnya upaya untuk mencapai kondisi Welfare State yang direpresentasikan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

·         Sebanyak dua persen penduduk Indonesia, menguasai 56 persen aset produktif nasional. Dari 56 persen aset produktif nasional tersebut, 87 persen di antaranya berupa tanah. ada sekitar 56 persen aset nasional yang dikuasai oleh dua persen saja penduduk Indonesia. Sebanyak 87 persen dari 56 persen aset nasional itu berupa tanah. (Sudjatmiko, 2012)

·         Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tersebut tentunya pemerintah Indonesia harus berfikir sebaik-baiknya agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam kondisi yang terjadi saat ini kesejahteraan masyarakat Indonesia masih belum stabil, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengangguran dan jumlah angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

b.   Pemberantasan korupsi

Pemberantasan atau pengendalian korupsi merupakan salah satu tantangan utama penerapan Kebijakan Publik di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, sebagai berikut:

·         Korupsi adalah the root of all evil (Kwik, 2004).

·         Setelah reformasi, Indonesia menjadi salah satu dr 10 negara terkorup di dunia.

·         Transparency International: “korupsi dalam lembaga publik semakin mengakar”.

c.    Masalah reformasi

Di negara kita, tantangan awal muncul dari persoalan bagaimana menyelesaikan pertentangan antara kekuatan-kekuatan reformis dan kekuatan-kekuatan yang pro status quo. Tantangan berikutnya yang menghadang adalah bagaimana mengendalikan euforia yang timbul akibat lumpuhnya mekanisme pengendalian sosial dalam masa transisi yang anomik yang menganiaya eksistensi publik. Tantangan ketiga, adalah bagaimana mengkristalkan gerakan reformasi ke dalam sebuah sistem politik yang demokratik dan santun dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan perlindungan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

d.   Masalah ekonomi

Krisis ekonomi yang bertransformasi menjadi krisis multi-dimensi dan berkepanjangan, mempunyai dampak yang luas dan intens bagi ketahanan hidup, baik bagi warga negara secara individual maupun bagi negara secara institusional. Kompleksitas persoalan yang bermula dari krisis ekonomi, tidak dapat hanya dikonseptualisasi secara ekonomis semata. Membahas masalah tersebut berarti memfokuskan diri pada bagaimana perilaku individu dan institusi-institusi ekonomi bertali-temali dengan, dan bahkan ditentukan oleh institusi-institusi sosial lainnya. Belajar dari pengalaman dan kearifan masa lalu, ternyata jelas, bahwa transaksi-transaksi ekonomi berlangsung di atas keterkaitan sosial yang ada. Hal ini berlaku, baik di masyarakat tradisional maupun di masyarakat modern. Absennya pemahaman demikian mengenai masalah ekonomi, menyebabkan tiadanya inspirasi khususnya bagi para pejabat negara untuk membangun ekonomi publik dengan modal tanpa menghancurkan tatanan sosial dan kultural yang dimiliki bangsa ini. Kesungguhan mengurus masyarakat miskin di banyak wilayah di tanah air (yang memang sangat sukar) tetapi merupakan peluang dan sekaligus ancaman jika tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, terpadu dan terus menerus.

e.   Masalah religiusitas

Secara sosiologis agama dipahami tidak saja sebagai sebuah sistem kepercayaan yang berkaitan dengan proses transendensi pengalaman manusia, namun juga sebuah institusi yang mewadahi interaksi sosial, baik antar pemeluk agama yang sama maupun antar individu yang memeluk agama berbeda. Dengan demikian, persoalan-persoalan keberagamaan, meskipun bermula dari sumber yang pribadi, namun dalam ekspresinya tidak saja mempunyai dampak bagi orang secara individual, tetapi juga mempunyai dampak secara publik.

f.     Masalah kepatuhan sosial

Jalan raya adalah cermin kepatuhan sosial sebuah bangsa, demikian kata-kata bijak yang sering terungkap dari mereka yang menyukai perjalanan. Dengan menganalisis perilaku pengendara di jalan raya seseorang dapat mempelajari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat penggunanya, bukan saja yang menyangkut aspek ketaatan dan tingkat disiplin, tingkat kesantunan dan penghargaan terhadap orang lain, tetapi juga tingkat kemampuan penegak hukum untuk menindak para pelaku pelanggaran. Perilaku berkendaraan di jalan raya, jelas merupakan tindakan publikyang menuntut tingkat kedewasaan tertentu. Tindakan indisipliner seorang pengemudi, tidak saja dapat berakibat fatal bagi dirinya, tetapi juga dapat membahayakan hidup orang lain. Kenyataan bahwa tata tertib berlalulintas di kota-kota besarIndonesia sangat memprihatinkan serta tingginya tingkat kecelakaan lalulitas setiap tahun, merupakan indikasi dan sekaligus undangan untuk memahami dan mengkaji masalah tersebut secara seksama. Pertanyaannya, bagaimana kepatuhan sosial semacam itu dapat dipahami secara teoritik?

g.    Masalah Pengrusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan di negara kita terjadi di mana-mana. Di darat, di laut, di dataran tinggi, di dataran rendah. Di lahan kering dan di lahan basah. Kerusakan lingkungan ini dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kerusakan lingkungan tidak saja dilakukan oleh masyarakat bawah, tetapi juga oleh para pemilik modal (swasta) bahkan disponsori oleh pemerintah.

h.   Pelayanan publik

Pelayanan publik di negeri ini merupakan bentuk pelayanan yang jauh dari baik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Pelayanan publik kita, meskipun sudah ada diatur di dalam suatu Kepmenpan yang khusus tentang pelayanan prima, namun masih jauh dari harapan. Di bidang pertanahan dan perizinan masih ditandai dengan ketidak-jelasan waktu selesainya. Demikian juga dengan pendanaannya. Masih ada dana-dana yang tidak resmi yang dipungut dengan sistem "malu-malu kucing". Sistem ini menjadikan penyebab mengapa hanya 10% saja dari permohonan peningkatan status kepemilikan tanah serta perizinan yang selesai tepat waktu. Mengapa harus malu-malu? Jadikan saja pemungutan tidak resmi itu menjadi pungutan resmi. Di samping jadi halal, juga masyarakat menjadi puas dan jelas sewaktu dilayani oleh pejabat publik. Pelayanan Jalan dan Jembatan Dalam pembukaan UUD 1945 sangat jelas bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Adalah aneh bin ajaib jika masyarakat bangsa ini belum memperoleh kesejahteraan secara utuh ketika mereka memanfaatkan jalan dan jembatan.